Sastra Tionghoa dan Imaji Sebuah Bangsa

“Nabi-nabi selalu dihormati oleh semua orang, kecuali masyarakat kampung halamannya.” Pernyataan yang diucapkan oleh Isa Al Masih atau Yesus Kristus saat ditolak di Nazareth, kampung halamannya sendiri, barangkali tepat untuk menggambarkan apa yang terjadi dengan sastra Tionghoa di Indonesia.

Orde Baru dalam kaca mata sinolog Leo Suryadinata, agaknya paling bertanggung jawab dalam menciptakan jarak antara komunitas Tionghoa dengan Indonesia sebagai entitas se­buah bangsa. Meskipun Belan­da, dalam pandangan sastra­wan Jacob Soemardjo, juga turut terlibat meng­ekal­kan jurang pengotak-ngotakan ini.

Namun, di masa kepe­mimpinan Soehartolah, tiga soko guru atau pilar utama budaya Tionghoa dihancurkan dengan semena-mena. Pem­berangusan dan pelarangan sekolah, organisasi, serta media Tionghoa menjadikan perkembangan pemikiran soal Tionghoa mandek. Juga menjadikan komunitas Tionghoa–di luar para taipan bisnis—selalu berada di pinggir derap dinamika sebuah bangsa bernama Indonesia.

Leo Suryadinata, dalam sebuah diskusi tentang sastra Tionghoa di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, akhir pekan lalu, bercerita tentang Huang Dongping atau Oei Tong Pin.

Huang adalah seorang lelaki Tionghoa totok kelahiran Kalimantan tahun 1923 yang karya-karya sastranya cukup populer di luar negeri. Trilogi novelnya, Di Lautan Tiongkok Selatan, Di Atas Khatulistiwa, dan Di Bawah Panas Terik Matahari, berkisah tentang perkembangan Tiongkok totok di Indonesia. Trilogi yang dikenal sebagai Trilogi Lagu Perantau ini uniknya dicetak dan didistribusikan di Singapura dan Hong Kong serta lebih banyak dibaca komunitas Tionghoa di luar negeri, dibanding di Indonesia.

Ditulis dalam bahasa Man­da­rin, karya-karya sastra Yin­hua seperti milik Huang, me­mang kecil pembaca di Indo­nesia. Namun, dalam penilaian Leo Suryadinata, semestinya sastra jenis ini–yang ditulis oleh warga Indo­nesia—diakui juga sebagai sastra Indonesia. Demikian halnya dengan sastra Melayu Tionghoa, karya sastra berbahasa Melayu yang ditulis oleh pengarang Tiong­hoa (mayoritas peranakan).

Sampai saat ini, sastra Indonesia identik dengan sastra nasional Indonesia, yakni karya sastra yang ditulis dengan bahasa Indonesia oleh–dalam istilah Leo—pribumi. Sementara jenis karya sastra lain yang ditulis dalam bahasa lokal atau etnis—Sunda, Jawa, dan lan-lain—dikategorikan sebagai sastra daerah. Sastra Melayu Tionghoa, apalagi sastra Yinhua, belum dikategorikan di mana pun.

Meninjau Ulang Konsep Bangsa
Konsep bangsa Indonesia yang ditetapkan di masa lalu agaknya punya andil dalam penafian peran komunitas Tionghoa dari proses bangun sejarah bangsa, termasuk dalam hal sastra.

Konsep bangsa Indonesia di masa lalu hanya memasukkan bangsa—dalam istilah Leo—pribumi, bukan bangsa yang “bhineka”. “Kalau bukan pribumi, bukan bagian integral dari nation Indonesia,” ujarnya.

Cara pikir ini mulai berubah saat Soeharto tumbang. Namun tampaknya jejaknya masih terasa sampai sekarang. Masih ada kecurigaan antarkomunitas.
Sebutan pribumi dan nonpribumi yang mungkin diucapkan tanpa prasangka oleh Leo, rasanya tetap aneh di telinga generasi muda Indonesia yang hidup ketika doktrin segregasi Soeharto sudah memudar.

Barangkali kita, sebagai yang pribumi atau nonpribumi, sebagai yang Tionghoa atau non-Tionghoa, agaknya perlu memaknai ulang konsep sebagai bangsa.
Pemikir Tionghoa, Siauw Tiong Djin, dalam ulasannya pernah menyebut bagaimana tokoh-tokoh Tionghoa di masa lalu, seperti Liem Koen Hian, Tan Ling Djie, dan Tjoa Sik Ien yang mendirikan Partai Tionghoa Indonesia di tahun 1932, serta Badan Permusyawaratan Kewarganeraan Indonesia (Baperki), punya peran cukup besar dalam membangun nation Indonesia.

Mereka melawan arus utama di kalangan komunitas Tionghoa yang cenderung berkiblat ke Tiongkok atau ke Belanda. Mereka beranggapan bahwa komunitas Tionghoa yang sudah bergenerasi di Indonesia harus menerima Indonesia sebagai tanah airnya dan menjadi bagian nation Indonesia.

Cara mengukur loyalitas pada nation ini kemudian tak semata hanya “meminta” negara (state) untuk “menerima” eksistensi mereka, tapi juga terlibat dalam denyut pembangunan bangsa.

PTI di masa lalu, melalui harian Matahari dan Sin Tit Po menyebarluaskan dukungan terhadap nasionalisme dan gerakan kemerdekaan Indonesia. Sementara itu, Baperki membikin formula kebijakan ekonomi untuk membuat semua modal domestik dikerahkan guna kepentingan pembangunan ekonomi nasional.

Indonesia merindukan orang-orang dengan keyakinan teguh seperti itu. Nation atau bangsa pada akhirnya, dalam istilah Soekarno, adalah sesuatu yang nyata dan konkret. “Lebih konkret dari kehadiran pasukan, lebih konkret dari kota-kota, lebih konkret dari pertambangan-pertambangan. Ia lebih konkret dari kita karena sudah hadir di zaman ayah kita dan akan terus hadir di zaman anak-anak kita. Ia adalah sebuah ide, sebuah imajinasi, sebuah semangat, dan sebuah seni,” demikian Soekarno mengatakannya di tahun 1956.

Sinar Harapan, 10 Agustus 2010